Selain itu, pemerintah juga akan memberikan berbagai tunjangan bagi guru non PNS serta melakukan validasi data secara akurat untuk pengangkatan menjadi guru PNS.
Disampaikan Agus, untuk meningkatkan mutu pendidikan maka tahun 2011 mendatang Pemerintah akan melakukan peningkatan kualisifikasi bagi 293 ribu guru menjadi S1/D4, penyelenggaraan sertifikasi bagi 300 ribu guru, melaksanakan Pelatihan Profesional berkelanjutan (PPB) bagi 25 ribu guru dan lebih dari 15 ribu Kelompok Kerja Guru (KKG).
"Pemerintah menjamin guru PNS golongan terendah untuk mendapatkan penghasilan minimal Rp2 juta perbulan dan memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada lebih dari 440 ribu non PNS," ungkap Agus Martowardojo dalam rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (31/8).
Sementara itu, bagi guru-guru yang mendapatkan sertifikat pendidik, pada tahun 2011 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,6 triliun untuk memberikan tunjangan profesi bagi lebih dari 720 ribu guru dan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan tertinggal sebanyak 46 ribu guru.
Untuk mennyetarakan kesejahteraan bagi guru PNS dan non PNS, maka pada tahun 2011, alokasi dana untuk guru bantu atau honorer akan disiapkan sebesar Rp140,6 miliar bagi 11.955 guru. Berbagai tunjangan pun disiapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009.
Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi bagi guru non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik, tunjangan khusus diberikan kepada guru non PNS yang bertugas di daerah khusus. Guru non PNS juga akan memperoleh tunjangan fungsional sebesar Rp220 ribu per bulan.
"Bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil atau terluar, pemerintah akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp1,35 juta per bulan. Dalam tahun 2011, besaran tunjangan tersebut direncanakan akan meningkat hingga setara gaji pokok guru PNS yang berkisar antara Rp2,2 juta hingga Rp2,4 juta per bulan," ungkap Agus.
Terkait pengangkatan guru honorer menjadi PNS, Pemerintah saat ini kata Agus, tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat atau tidak tertampung dalam PP nomor 48 tahun 2005 jo PP nomor 43 tahun 2007.
"Saat ini pemerintah masih melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi atas keakuratan data tersebut oleh instansi yang menangani bidang kepegawaian," kata Agus.
Tenaga guru bantu dan honorer yang telah terdata, akan diberikan Nomor Induk Tenaga Honorer (NITH) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara dan jika lulus seleksi maka tenaga guru bantu atau honorer akan berhak diangkat menjadi CPNS.(afz/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/
